Mesuji,buanainformasi.com- Pemerintah Kabupaten Mesuji melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Mesuji Tahun 2016. Senin (21/03/2016)
Musrenbang dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah, Ir. Rizal Fauzi, didampingi Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Mesuji, Iwan Setiawan, Kepala Bappeda, Sukarman, SH. Dan Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan, Drs. Budi Harto, MM. mewakili Gubernur Lampung .
Penyelenggaraan Musrenbang ini merupakan pleno dari hasil Forum Gabungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Forgab) yang telah dilaksanakan tanggal 17 Maret 2016 yang lalu. Adapun acara ini bertujuan untuk melakukan pembahasan dan penyepakatan kebijakan dan rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan tahun anggaran berikutnya.
Menurut Rizal Fauzi, mewakili Bupati Mesuji, mengatakan bahwa musrenbang merupakan suatu instrumen penting untuk menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang tidak lepas dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2017, RKPD Provinsi, dan RKPD Nasional.
“RKPD mempunyai arti yang sangat penting karena sebagai pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kabupaten Mesuji Tahun 2017,” ujarnya.
Ditambahkannya, musrenbang tahun 2016 ini sesuai dengan tahapan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Mesuji serta menjawab isu-isu strategis. Kebijakan pembangunan Kabupaten Mesuji pada tahun 2017 yang akan datang, yakni Pembangunan Infrastruktur dalam rangka Mendukung Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Sektor Pertanian serta Pelayanan Dasar Masyarakat.
“Dengan terbitnya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan seluruh aturan turunannya telah selaras dengan semangat RPJMD Kabupaten Mesuji Tahun 2012-2017. Pada Tahap Pembangunan 2016/2017, Pemkab Mesuji semakin berkomitmen untuk memprioritaskan kegiatan Pembangunan di desa,” lanjutnya.
Diharapkannya, kegiatan musrenbang ini mampu menjaring aspirasi masyarakat, sekaligus memadukan program antar bidang dan arah kebijakan pemerintah yang semuanya bermuara kepada penyempurnaan perencanaan pembangunan. (Sum : Humas/Red)
