“DPP Partai Golkar Agung Laksono menginstruksikan anggota Fraksi Partai Golkar untuk menolak dana aspriasi Rp 11,2 triliun yang diusulkan di Banggar saat ini,” kata ketua DPP hasil Munas Ancol, Leo Nababan kepada wartawan, Jumat (11/6/2016).
Leo mengatakan, dana aspirasi yang dibungkus dengan program pengembangan dapil itu rawan menjadi bancakan. Menurutnya, program-program seperti perbaikan jalan, pembangunan kantor desa dan lainnya yang diatur dana aspirasi, cukup dilakukan oleh eksekutif.
“Itu kan cara lama kongkalikong. Lebih baik tugas eksekutif dilaksanakan oleh eksekutif. Dana Rp 11,2 triliun itu digunakan langsung oleh dinas atau pemerintah daerah daripada oleh dewan,” ujar politisi asal Sumut itu.
Leo juga mengatakan, meski dana itu diusulkan termasuk oleh anggota kubu Aburizal baik di Banggar maupun di Baleg, tapi pihaknya tak akan ikut campur apalagi turut dalam pengesahan.
“Kami menolaknya karena itu adalah cara merampok uang rakyat dengan menghalalkan segala cara,” tegas Leo.
Sebagaimana diketahui, pembahasan dana aspirasi Rp 20 miliar tiap anggota DPR itu sudah masuk Badan Legislasi dengan membentuk Panitia Kerja untuk menuntaskan peraturan tentang program pembangunan dapil. Rencananya akhir bulan ini peraturan itu selesai.
Usulan dana desa tersebut pernah mencuat di DPR periode lalu dengan nilai Rp 10-15 miliar per anggota. Namun dibatalkan karena menuai penolakan dari masyarakat. (Sumber : detik.com)
