Ratusan Ibu-ibu dari DPN-SPRI Gelar Aksi di Depan Gedung Pelayanan Satu Atap Terpadu Pemerintah

0
249

Bandar Lampung, buanainformasi.com – Pendataan warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Beras Sejahtera (Rastra) dilakukan pemerintah pusat dengan merekrut Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK).

“Saya pernah menjadi kepala dinas sosial hingga Oktober 2010 lalu, kuota yang diberikan pemerintah pusat untuk warga miskin di Kota Bandar Lampung yakni 49.711 jiwa. Yang menentukan siapa yang masuk dalam angka itu kan adalah teman-teman TKSK tadi, Dinsos tidak punya kewenangan ini. Jadi hasil dari TKSK di lapangan kita rangkum dan jadi bahan di Kemensos,” jelas Asisten I Bidang Hukum dan Pemerintahan Sukarma Wijaya saat menemui perwakilan massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Nasional Serikat Perjuangan Rakyat Indonesia (DPN-SPRI) di ruang Tapis Berseri Pemkot Bandar Lampung, Kamis (8/3).

 

Sukarma yang juga didampingi Kepala Dinsos Bandar Lampung Tole Dailami, dan Kepala Badan Polisi Pamong Praja (Bapol PP) Cik Raden menegaskan, pihaknya menerima jika ada rencana pergantian kuota penerima bantuan ini. Namun dengan catatan ada kelengkapan data yang valid.

“Laporkan secara resmi kepada kami, kita lakukan pergantian, harus jelas laporannya. Jangan sampai kita yang dinilai ada permainan. Mulai Mei nanti ada penetapan kuota baru, kami tidak keberatan kalau memang ada pergantian,” ujarnya.

Diketahui, ratusan ibu-ibu yang menggeruduk Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung, Kamis (8/3). Massa yang tergabung dalam DPN-SPRI ini untuk menuntut PKH dan program Rastra yang dinilai gagal atasi kemiskinan.(*)