Pro & Kontra Rolling Jabatan, Praktisi Hukum Angkat Bicara

0
1017

Lampung Utara, buanainformasi.com – polemik antara sah dan tidaknya Pelantikan Esselon III Dan IV Di Lingkungan Struktural Pemerintah Daerah Lampung Utara Beberapa hari yang lalu (21/3), menuai kritik dari Praktisi Hukum Desyanto SH Ketua LBH, mengingat pro dan kontra di masyarakat.

Ketua LBH Justice Desyanto, SH mengatakan pelantikan tersebut tidak dilandasi dasar hukum undang-undang yang berlaku.

Desyanto berharap, “kepada mendagri untuk bertindak tegas kepada pj/plt/pjs kepala daerah yang melakukan roling/mutasi jabatan, di daerah yang akan melakukan pilkada, dan nyata terlihat tidak mengindahkan surat edaran mendagri no 821/970/SJ: tentang penggantian pejabat oleh pj/plt/pj kepala daerah yg menyelenggarakan pilkada serentak”, tegas Desyanto.

Menurut desyanto yang bersangkutan diduga melanggar ketentuan administaratif tentang pelaksanaan keputusan pemerintah dan penyelenggara negara yg diduga proses pelantikan tersebut (cacat hukum) dan melanggar uu nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan, kedua uu nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti uu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati/ walikota pada pasal 71 ayat 2, ujarnya.

Sementara itu M.Gunadi Ketua DPD Lipan Lampung Utara mengatakan “perihal Plt Bupati melaksanakan mutasi itu syah-syah saja, Namun harus ada landasan hukum yang kuat dong, karena negara kita ini di atur oleh undang-undang,mutasi bisa di lakukan apabila ada kekosongan jabatan di instansi tertentu bukannya semua pejabat dipromosikan untuk dirolling ada aturannya kok, sebab tentu akan berdampak negatif bagi ASN yang dilantik tapi tidak di sah kan begitu juga ASN yang di non Job kan serta akan mengganggu stabilitas keamanan pilkada serentak apabila pelantikan ini tidak di batalkan oleh pengadilan Tata Usaha Negara PTUN, jelas Gunadi. (Lipsus/red)