Praktisi Hukum Unila Sebut Pelaksanaan Pilkada Diwarnai Aksi Politik Uang yang Sangat Tersruktur, Sistematis dan Masif‎ ‎

0
614

Lampung Utara, buanainformasi.com – Pesta demokrasi adalah pesta rakyat yang merupakan hajat kepentingan untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri, Kabupaten Lampung Utara yang juga mengikuti pesta demokrasi serentak pada Besok, (27/6/18).‎

Namun terkadang demi mewujudkan impian dan keinginan untuk menjadi pemimpin, dibalik visi dan misi paslon ada kepentingan pribadi, tak seutuhnya ingin menjadi pemimpin demi kemajuan teknologi dan pembangunan serta impian rakyat, namun hanya semerta-merta untuk hajat memperkaya diri.

Contoh dari beberapa paslon, tim suksesnya tertangkap tangan memainkan birokrasi money politic (Politik Uang ).‎

Berdasarkan pantauan media buanainformasi.com, money politik masih marak dilakukan di provinsi Lampung.

Menurut Analisis Praktisi Hukum Unila Dr Budiono, pelaksanaan pilkada serentak yang akan dilaksanakan 27 Juni 2018 diwarnai aksi politik uang yang sangat tersruktur, sistematis dan masif.‎

“Yang terjadi di provinsi Lampung sangat menciderai demokrasi, jalan yang diambil oleh para calon kepala daerah melalui tim sukses dan relawan yang mengunakan uang untuk memilih calon mereka sangat jauh pemilu yang jujur dan adil,”Sesal Budiono.

Budiono menambahkan, isu politik uang yang sekarang menjadi fakta dilapangan sangat menggangu kenyamanan dalam memilih pemimpin Lampung kedepan, pemilihan kepala daerah atau pilkada adalah dalam rangka memilih pemimpin yang akan membawa daerah lampung yang sejahtera tidak akan terwujud apabila pemimpin yang terpilih karena politik uang yang terjadi.‎

Politik uang dimulai sejak calon kepala daerah memakai perahu partai untuk pencalonan, walaupun susah dibuktikan adanya mahar politik dalam pencalonan kepala daerah yang dilakukan oleh partai.

 

“Politik uang yang paling sering juga tertadi adalah pada saat kampanye dan hari2 mendekati pencoblosan makin deras politik uang yang terjadi terhadap masyarakat pemilih,”bebernya budiono.

Budiono juga menyoroti kinerja Bawaslu, Polri, KPU dan Kejaksaan yang sepertinya tidak bisa berbuat banyak terhadap maraknya politik uang.

“Hakikatnya kita masyarakat yang harus melakukan penolakan  politik uang dll dengan sendirinya, nasib kita tergantung dengan diri kita sendiri, jangan dipilih calon yang melakukan politik uang, kita harus semakin cerdas dan memerangi ini,”pinta budiono.

“Masyarakatlah yang harus merubah nasib dengan sendirinya, besok kita akan melakukan pemilihan kepala daerah pilihlah dengan akal sehat dan hati nurani karena pilihan kita menentukan nasib masyarakat lampung lima tahun mendatang,”pungkasnya.(gn/red).