PPRL Tolak Politik Upah Murah

0
713

Bandar Lampung, buanainformasi.com­-Ratusan massa Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) melakukan aksi demo di depan Kantor Walikota Bandar Lampung, untuk menuntut hak peningkatan upah buruh dengan tema “Tolak Politik Upah Murah”. Rabu (21/10/2015)

Dalam aksi demo tersebut mereka menyampaikan pernyataan sikap mereka, menolak upah buruh rancangan pemerintah dan meminta pemerintah Kota BandarLampung segera merealisasikan pendidikan gratis dalam aksi ini massa aksi demo juga meminta agar di pertemukan langsung oleh walikota bandarlampung, untuk menyampaikan langsung pernyataan sikap mereka. Permintaan massa aksi demo pun di kabulkan oleh pihak Pemerintah Kota Bandar Lampung yang di wakili oleh assisten 1 Deddy Amarullah.

Pertemuan massa aksi demo Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) dengan pihak Pemerintah Kota Bandar Lampung yang di hadiri assisten 1 Deddy Amarullah mewakili walikota bandar lampung, Saad Asnawi kepala Dinas Ketenaga Kerjaan, Cik Raden kepala Bagian POL PP, Paryanto Humas Pemkot, serta Staff Pemerintahan Kota Bandar Lampung, yang bertempat di ruang rapat Walikota.

Pertemuan tersebut membahas mengenai hak upah buruh yang di keluhkan anggota (PPRL), Anggota PPRL yang di wakili juru bicara Muhamad fitra menerangkan bahwa mereka datang untuk memperjuangkan hak upah buruh khususnya di Kota Bandarlampung

Dalam kesempatan tersebut fitra menambahkan, selain hak buruh yang mereka perjuangkan mereka juga meminta kepada pemerintah Kota Bandarlampung atau yang mewakili agar pemerintah segera merealisasikan pendidikan gratis secara maksimal.”Kami menolak upah rancangan pemerintah, kami juga menuntut untuk segera merealisasikan pendidikan gratis.“biling kami anggap belum maksimal dan belum tepat sasaran”Ungkap fitra.

Sementara, Deddy Amarullah selaku Assisten 1 usai pertemuan dengan para perwakilan masa aksi, menuturkan, sebenarnya sudah ada beberapa hal yang sudah ditindak lanjuti, seperti, pendidikan gratis dan juga kesehatan gratis, haul itu sudah menjadi program utama Kota Bandar Lampung.Tuturnya. Pada Tim Liputuan Buana informasi.com

Deddy menambahkan bahwa dirinya juga mendapatkan usulan-usulan untuk pemerintah pusat dari para demonstran . “kami mendapatkan usulan-usulan untuk pemerintah pusat, yang memang kami juga keterbatasan dalam kewenangan, karna kewenangan ada di pemerintah pusat, kami hanya bisa membantu pada saat forum-forum tertentu saja.”Tutup Deddy

Di tempat yang berbeda Kordinator umum demonstran Yohanes Joko Purwanto, ia mengatakan mereka akan memantau terus memantau Pengajuan RAPBD Provinsi Lampung Seberapa banyak yang akan di anggarkan untuk kesehatan, pendidikan dan UMK itu sesuai atau tidak, jika penetapan anggaran UMK dan anggaran lainnya tidak sesuai, mereka akan datang lagi dengan massa yang lebih banyak, ungkap yohanes . (Sis/Diaz)