Pornografi Anak dan Darurat Mental

0
569

Buanainformasi.com – Beberapa hari ini publik dikejutkan dengan 247806_ilustrasi-anak_663_382beredarnya video berbau pornoaksi. Yang memprihatinkan, tayangan itu bukan mempertontonkan aksi orang dewasa, melainkan anak-anak.

Video berdurasi 4 menit tersebut pertama kali diketahui keberadaannya di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.  Video tersebut dengan jelas merekam suara orang dewasa dalam bahasa Jawa yang menginstruksikan posisi-posisi yang harus diperagakan oleh dua bocah yang diperkirakan masih duduk di sekolah dasar.

Unit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jawa Timur berhasil menangkap seorang remaja yang diduga sebagai pengunggah video tersebut pada Kamis siang, 28 Mei 2015.

Kemunculan video itu jelas menampar wajah para orangtua dan petinggi negeri ini. Mereka seperti terhenyak dari tidur panjang lemahnya pengawasan dan fungsi sosial yang selama ini mewarnai kehidupan.

Kemenkominfo memang tidak tinggal diam. Begitu mendapat informasi peredaran video tersebut, Menteri Kominfo Rudiantara langsung memerintahkan pemblokiran video itu dan melaporkannya kepada kepolisian karena menyangkut ranah hukum.

Meski telah memblokir video itu, Rudiantara mengaku sulit menjamin video seks sejenis tak beredar lagi. Sebab, video seks yang sifatnya pribadi, bukan komersil, dianggap lebih liar dan sulit dibendung.

“Susah itu. Namanya porno. Di belahan dunia sana, itu industri sendiri. Mereka untuk dagang, sehingga mudah dikenali,” kata dia.

Dia mengatakan, konten porno yang muncul di situs umum akan mudah dideteksi dibanding dengan konten dewasa di platform bukan situs. “Kalau yang sifatnya blog, atau kadang ada di twitter, itu sifatnya individu. Ini kan, susah ditangani. Kalau di situs, kita bisa kapan saja (lihatnya). Kalau di twitter harus foward, atau retweet,” katanya.

Untuk itu, dalam upaya menekan konten pornografi di Indonesia, ia mengaku masih butuh dukungan dari masyarakat.

Keprihatinan mendalam disampaikan mantan Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Ia menegaskan, beredarnya video itu menjadi satu bukti Indonesia sudah masuk pada fase darurat mental. “Yang diperlukan sekarang bukan sekadar pernyataan, tapi bagaimana menggerakkan seluruh stakeholder yang berwenang untuk sama-sama menyelesaikan masalah ini dengan serius,” katanya di Gedung DPR/MPR, Kamis kemarin.

Hidayat menyebutkan, ada beberapa hal yang perlu dibenahi agar kasus pornografi tidak lagi terjadi dan meracuni cikal bakal generasi bangsa.

“Kemenkominfo harus betul-betul menegakkan Undang-undang ITE. Situs pornografi tidak bisa hanya diblokir saja, harus ada pengusutan. Itu kejahatan, harus ditindak tegas,” katanya.

Hidayat mengatakan, ketegasan dalam penegakan hukum sangat dibutuhkan untuk memberantas serangan pornografi, terutama terhadap anak-anak.

“Saya sangat setuju kalau mereka yang terbukti melakukan kejahatan, apalagi pornografi anak-anak, dalangnya dihukum berat,” katanya.

Pemerintah sendiri sebetulnya sudah memiliki sederet undang-undang untuk membentengi anak-anak. Aturan itu antara lain Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sudah direvisi melalui UU No 35 Tahun 2014, serta UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, Undang Undang No 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan Protokol Opsional Konvensi Hak hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak.

“Perlindungan terhadap anak juga tertuang khusus dalam Pasal 29A UU No 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,” ujar Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Askari Razak baru-baru ini. (Sumber : Viva.co.id )