Pengamat: DPR Jangan Ributkan Pengedaran Pertalite

0
632

harga-baru-bbm_663_382Buanainformasi.com – Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria, mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebaiknya tidak mempersoalkan mengenai akan diluncurkannya bahan bakar minyak (BBM) jenis baru, pertalite bulan ini.

Pertalite merupakan produk bisnis murni Pertamina yang dijual dengan harga non subsidi, sama halnya dengan pertamax.

Sofyano menjelaskan, jika DPR mempermasalahkannya, DPR seharusnya juga mempermasalahkan diedarkannya pertamax oleh Pertamina dan BBM non subsidi lain yang dijual oleh SPBU asing di Indonesia.

“Karena pertalite adalah produk non subsidi, maka menurut UU (undang-undang) tidak perlu mendapat persetujuan. Atau, bahkan tidak perlu dilaporkan ke Komisi VII DPR,” tutur pengamat kebijakan energi, itu kepada VIVA.co.id melalui sambungan telepon, Senin 4 Mei 2015.

Namun, Sofyano dapat memahami sikap Komisi VII DPR yang mungkin khawatir jika diedarkannya pertalite. “Yaitu, premium RON 88 akan ditarik, atau dikurangi pasokannya secara diam diam di SPBU,” terangnya.

Untuk itu, dia menyarankan, seharusnya Komisi VII meminta jaminan dari pemerintah bahwa premium RON 88 tetap tersedia di SPBU dan bukannya ‘melarang’ Pertamina mengedarkan pertalite.

“Publik perlu memahami dan mengetahui bahwa dihapus, atau dikuranginya pasokan premium RON 88 merupakan keputusan pemerintah bukan Pertamina. Jadi, jika ada pihak yang mengintervensi Pertamina, bisa dinyatakan tidak mengerti peraturan terkait migas di negeri ini,” tegas Sofyano.

Di sisi lain, menurutnya, langkah Pertamina memproduksi pertalite RON 90 yang harganya lebih murah dari Pertamax harusnya dihargai dan diberi acungan jempol.

Ini, katanya, menunjukkan bahwa Pertamina terbukti berniat dan berbuat yang terbaik bagi masyarakat di negeri ini dan bukan malah mempersoalkannya.

“Harusnya, DPR malah aktif memperjuangkan lahirnya BBM dengan RON di bawah 88. Misalnya, RON 80, atau RON 86 yang bisa dihasilkan dari kilang Pertamina dan tidak boleh impor,” ungkapnya.

Namun, lanjut Sofyano, harga jualnya harus bisa lebih murah dari RON 88 dan harus tidak Subsidi. BBM, dengan RON di bawah 88 bisa untuk diedarkan secara khusus di luar Pulau Jawa, yang pendapatan dan kemampuan keuangan  masyarakatnya di bawah pendapatan penduduk Pulau Jawa.

“BBM  jenis ini ketika diedarkan di luar Pulau Jawa akan lebih kondusif, karena daerah luar Jawa masih padat pohon pohon hijau yang mampu meredam pembuangan gas,” tambahnya. (sumber : Viva.co.id)