Penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS dan MOU

0
504
Penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS dan MOU
Penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS dan MOU

Pesisir Barat, buanainformasi.com-Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pesisir Barat,  gelar Rapat Paripurna dalam rangka  persetujuan dan penandatanganan kesepakatan KUA-PPAS anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pesisir barat 2017, serta penandatanganan MOU pembiayaan pembangunan gedung kantor tahun jamak ( multy years ).Rapat dilaksanakan di Gedung Wanita kantor pemkab setempat. Sabtu (29/10/2016)

Hadir dalam rapat tersebut tersebut Bupati Pesisir Barat Agus Istiqlal, Wakil Bupati Erlina, Pj. Sekda Azhari, Forkopimda, Asisten, Staf ahli serta Kepala SKPD di lingkup pemerintah kabupaten pesisir barat.Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pesisir Barat Piddinuri didampingi Wakil ketua I M. Towil.

Bupati Agus Istiqlal mengatakan capaian target pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun 2017, diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2017,  setelah dilakukan pembahasan dokumen KUA PPAS APBD tahun 2017 dengan DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

“Selanjutnya pada nota penyampaian ini dapat saya jelaskan bahwa selaras dengan arah kebijakananggaran pendapatan daerah ( KUA APBD  TA 2017 ) dan berdasarkan pada analisis potensi sumber-sumber pendapatan daerah, penerimaan pendapatan daerah kabupaten pesisir barat pada tahun 2017 direncanakan sebesar 838 Milyar 917 Juta Rupiah.” Jelas Agus

Lebih lanjut Bupati mengatakan “ memperhatikan kondisi APBD Kabupaten Pesisir Barat tahun 2017 yang diperhitungkan akan mengalami defisit sebesar 365 Milyar 917 Juta Rupiah, maka akan dirasionalisasikan kembali berdasarkan urusan, program prioritas dan hasil pembahasan komisi DPRD,” Papar Agus

Lebih lanjut dijelaskanrapat paripurnaini di gelar dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan daerah dituntut lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial masyarakat. Tutup Agus (Nova)