Pemprov Lampung Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Menteri Dalam Negeri RI

0
119

Lampung, Penacakrawala.com – Pemerintah Provinsi Lampung diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kusnardi, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, di Ruang Command Center Lt.II Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (27/3/23).

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy menyebutkan, berdasarkan Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK) kondisi stok komoditas pangan seperti beras, jagung, kedelai (impor), bawang merah, bawang putih (impor), cabai rawit, daging lembu (impor) cabai besar, daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi (impor) dan minyak goreng sampai akhir April 2023 relatif aman walaupun pada beberapa komoditas, harga di masyarakat relatif tinggi. Hal tersebut disebabkan karena meningkatnya permintaan saat bulan ramadan dan menjelang hari raya idul fitri.

“Namun sampai saat ini, harganya masih dapat dikendalikan,” kata Sarwo Edhy.

Guna menjamin ketersediaan Minyak Goreng Rakyat, Staf Khusus Menteri Perdagangan, Syailendra, meminta seluruh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan agar mengakses Dashboard Monitoring Perusahaan Produsen Minyak Rakyat untuk membantu mengawasi, memantau dan mengendalikan distribusi minyak goreng di daerahnya masing-masing.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang memimpin langsung Rakor Pengendalian Inflasi Daerah meminta kepada Pemerintah Provinsi yang tingkat inflasi di daerahnya relatif tinggi untuk menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Kabupaten/Kota agar kenaikan inflasi dapat diatasi.

Terkait antisipasi kenaikan harga cabai, Mendagri meminta pemerintah daerah untuk melakukan Gerakan Pangan Murah secara intensif guna menjaga keterjangkauan konsumen terhadap harga cabai, khususnya di wilayah yang harganya relatif tinggi.

Mendagri juga mengimbau Pemerintah Daerah mencanangkan Gerakan Tanam Cabai di wilayahnya masing-masing memanfaatkan lahan yang ada (urban farming) bekerjasama dengan stakeholder sebagai upaya peningkatan ketersediaan cabai. (*)