Pemkab Lambar Lakukan Rapat Evaluasi Realisasi Penerimaan PBB-P2 2016

0
662

LAMBAR, Buanainformasi-Asisten I Bidang Pemerintahan Drs. Adi Utama mengahadiri Rapat Evaluasi Realisasi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 yang dilaksanakan di Ruang Rapat Kenghatun PPKAD Kab Lambar Kamis 15/09 di hadiri oleh Tim Intentensifikasi PBB Kab Lambar, Kepala BP2KP, Camat se – Kab Lambar.

Asisten I Adi Utama menyampaikan rapat kali ini berkaitan dengan penerimaan daerah, khususnya yang bersumber pada pajak bumi dan bangunan sektor Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-P2 merupakan penyumbang terbesar pada sektor pajak daerah.

”disamping itu PBB –P2 berpotensi besar dalam mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, hal ini hanya dapat terwujud apabila aparatur pemerintah dan masyarakat  dapat meningkatkan kesadarannya dalam membayar pajak”, Ungkapnya.

Kemudian berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menggali potensi yang ada di daerah masing-masing. sejalan dengan hal tersebut, saya mengajak kepada semua pihak terkait untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah khususnya PBB-P2.

Selanjutnya perkembangan terkini pengelolaan keuangan daerah terutama yang berkaitan dengan penerimaan daerah. APBD kabupaten Lambar dari sisi penerimaan masih sangat tergantung dari transfer pemerintah pusat.

 “98% penerimaan daerah di topang dari dana perimbangan dan bagi hasil pajak provinsi. dengan struktur APBD Kabupaten Lampung Barat yang masih amat tergantung dari dana transfer ini artinya bahwa APBD kita sangat rentan terhadap perubahan kebijakan dari pemerintah pusat”, Jelasnya.

Masih kata Asisten I pada tanggal 30 September 2016 adalah jatuh tempo pembayaran  PBB-P2. untuk  ini saya minta kepada Camat dan Peratin/ Lurah untuk memberikan pengertian kepada masyarakat tentang arti penting PBB–P2 bagi pembangunan daerah. koordinator penagihan ditingkat kecamatan dan pekon/ kelurahan serta petugas penagih agar lebih pro aktif dalam penagihan PBB baik tagihan tahun berjalan maupun tunggakan PBB apabila ada sehingga target yang telah ditentukan dapat dilunasi sebelum masa jatuh tempo pada   30 sepetmber 2016.

 “Camat dan Peratin/ Lurah untuk menginventarisi semua permasalahan PBB, termasuk data wajib PBB potensial dan melaporkannya ke tim intensifikasi PBB kabupaten melalui Dinas PPKAD. bila pembayaran PBB setelah tanggal 30 september 2016 maka akan dikenakan denda sebesar 2% perbulan sesuai perda nomor 1 tahun 2011 tentang pajak daerah”, Pintanya.

Sementara itu, berdasarkan Laporan kepala dinas PPKAD Kabupaten Lambar  Ir. Sudarto M.M.M menyampaikan  berdasarkan  UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.Perda Kab Lambar No 1 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Kab Lambar Surat Bupati Lambar No 005/338/11.15:/  2016 Tanggal 07 September 2016 Hal Undagan Rapat Koordinasi PBB P2 Tahun 2016.

Kemudian pihaknya juga menyampakan tujuan di adakannya rakor tersebut adalah untuk evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2016 khususnya bidang PBB . upaya optimalisasi dan langkah langkah yg efektif dalam pengelolaan PBB untuk mencapai target yang telah di tetapkan dalam tahun 2016.

             Selanjutnya  di Sampaikannya Juga Bahwa Sejak 1 Jauari  2014  Telah Melaksanakan Pengelolan Pajak Bumi dan Bangunank khususnya di Sektor Perdesaan dan Perkotaan Secara Mandiri.

” Tugas Ini Memerlukan Perhatian Yang Serius dari pemerintah kab Lambar khususnya  pihak yang tekait karena pendapatan dari sektor ini pada tahun mendatang akan dapat berperan besar dalam menopang pembiyaan pembanguan kab Lambar.”

Pada Tahun Anggaran 2016 pendapatan dari PBB sektor perdesaan dan perkotaan (P2)  Kabupaten Lampung Barat ditargetkan sebesar Rp 3.002.288.031,-  Penerimaan PBB-P2 dari wajib pajak sampai dengan 14 September 2016 mencapai Rp 1.933.759 216,  atau 64.41%  dari target yang telah ditetapkan.  Realisasi penerimaan tersebut meliputi kecamatan sekincau, air hitam,  pagar dewa, belalau, batu brak, kebun tebu, sumber jaya,  seminung lumbok, sukau, suoh, balik bukit, bandar negeri suoh, batu ketulis, gedung surian.

Selanjutnya Dari seluruh kecamatan yang telah mengangsur pembayaran PBB Tahun 2016,  2 (dua)  kecamatan telah melunasi Target PBB Tahun 2016 yaitu Kecamatan Sekincau dan Air Hitam.  Berkaitan dengan akan berakhirnya masa jatuh tampo pembayaran PBB pada 30 September 2016.

” Melalui kegiatan ini dan sudah di sampaikan juga oleh bapak Asisten I bahwa Diminta penekanannya untuk aparat kecamtan dan pekon agar segera dapat mengintensifkan penagihan PBB sebelum masa jatuh tempo sehingga dapat terhindar dari pengenaan sanksi berupa bungan sebesar 2% setiap bulannya.” Lanjutnya.

Kemudian lanjut Adi Utama, Tahun 2016,  pekon dan kecamatan yang telah melunasi PBB.  P2 dengan baik dan memperoleh nilai tertinggi akan diberikan penghargaan (Reward),  yang walaupun tidak sesuai dengan pengorbanan aparatur yang melakukan pemungutan akan tetapi paling tidak dapat memberikan sedikil semangat kepada mereka Penilaian terhadap pekon dan kecamatan dimaksud berdasarkan pada Keputusan Bupati Lampung Barat tentang kriteria penilaian kategori lunas PBB yang diukur berdasarkan koefisien waktu pelunasan,  besaran target dan jumlah objek pajak,  sehingga setiap pekon dan kecamatan mempunyai kesempatan yang relatif sama untuk memperoleh penghargaan tersebut

. “sampai dengan informasi ini di turunkan kecamatan  yang lunas PBB baru sebanyak 3 kecamatan”, Papar Adi Utama. (Romi Erlan-RILIS/HUMAS LAMBAR)