Mahasiswa Pertanyakan Kebijakan Kenaikan Harga BBM Subsidi

0
598

aksi-mahasiswa-gmni-tolak-bbm-naik_663_382Buanainformasi.com – Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis premium dan solar kembali dinaikkan hari ini, Sabtu 28 Maret 2015. Harga premium naik menjadi Rp7.300 per liter. Sedangkan, harga solar menjadi Rp6.900 per liter.

Menurut Ketua Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Lamen Hendra Saputra, kenaikan ini dipandang sebagai bukti bahwa pemerintah sudah benar-benar 100 persen melepaskan harga BBM ke dalam mekanisme pasar.

“Kenaikan ini menjadi bukti pemerintah melepaskan harga BBM ke mekanisme pasar. Pemerintah bisa kapan saja menaikkan dan menurunkan harga BBM,” ujarnya, Sabtu 28 Maret 2015.

Oleh karena itu, kata Lamen, logikanya, jangankan setiap hari, setiap jam pun pemerintah bisa melakukan perubahan tarif harga BBM.

Menurutnya, dengan menaikkan harga BBM, pemerintah dinilai telah melanggar konstitusi.

Dia memaparkan, sebenarnya pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2015 sudah mematok harga asumsi belanja minyak mentah sebesar US$60 per barel.

Sementara itu, harga minyak dunia pada minggu ini menguat ke level US$59,1 dolar per barel. Dengan demikian, tuturnya, seharusnya dengan posisi harga minyak dunia masih di bawah harga patokan asumsi belanja, pemerintah belum perlu menaikkan harga BBM.

“Sebenarnya ada apa dengan tim ekonomi Jokowi-JK (Joko Widodo-Jusuf Kalla), karena dari beberapa media mengabarkan para pedagang minyak di region Asia saja masih belum takut akan terganggunya suplai dan permintaan, sebagai dampak dari serangan Arab Saudi dan sekutunya yang menggelar operasi militer di Sanaa, Ibu Kota Yaman,” ujarnya.

Dari berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah Jokowi-JK, lanjut Lamen, sampai hari ini nyaris tidak ada yang berpihak kepada rakyat, pendidikan semakin mahal, kesehatan gratis hanya menjadi mimpi orang miskin, petani dan nelayan perlahan dihabisi, karena tidak mampu bersaing di pasar, para sarjana muda banyak menambah daftar pengangguran terdidik, dan keadilan jadi barang yang mahal.

“Apakah ini bentuk kehadiran negara seperti yang tertulis dalam nawacita Jokowi-JK,” ungkapnya. (sumber : Viva.co.id)