LPPD Kecam Keras Dugaan Proyek Fiktif Bernilai 1,1 Miliyar

0
496

Pesisir Barat, buanainformasi.com – Lembaga Pengawasan Pembangunan Daerah(LPPD) Kabupaten Pesisir Barat, mengecam Keras terkait Dugaan Proyek Fiktif Tahun 2016  di Dusun Talang kenyangu, Pekon tanjung setia, kecamatan Pesisir selatan yang menelan Dana Rp. 1,1 milyar yang di kerjakan oleh CV Bangun Karya Pratama.

Farid Wijaya Ketua di LPPD tersebut sangat menyayangkan proyek yang begitu besar bisa di anggap fiktif. “seharusnya melihat dari nilai pagu yang begitu besar se-harusnya dinas Pekerjaan Umum bisa mencari rekanan yang benar-benar dan bukan mencari ke untungan semata saja,”ujarnya.

“saya selaku ketua LPPD sangatlah mendukung pembangunan di kabupaten Pesibar agar bisa lebih maju terutama Kabupaten termuda di Provinsi Lampung ini. Sebagai mana kabupaten  yang sudah maju terlebih dahulu”.

Lanjutnya, kabupaten Pesibar ini masih dalam Pengawasan Kabupaten Lampung Barat (Lambar), dan apabila pembangunannya sangat minim bisa selama 10 tahun semenjak Kabupaten ini memisahkan diri maka tidak menutup kemungkinan akan kembali ke kabupaten asalnya.

“oleh karna itu LPPD Kab Pesibar sangat mengecam keras, terkait dugaan Proyek fiktif tersebut dan apa bila benar terbukti fiktif maka LPPD tidak akan sungkan-Sungkan untuk melaporkan Secara tertulis Dinas terkait (PU) terutama yang membidangi, beserta Rekanan yang mengerjakan Ke ranah yang lebih serius yakni Ranah hukum, “kecam Farid Wijaya.

Farid menambahkan, Proyek Pembukaan Badan Jalan tersebut sudah sangat jelas melanggar kontrak, Beserta Mekanisme Pekerjaan yang sudah jauh hari di rencanakan dan ternyata tidak di kerjakan melainkan hanya Pembersihan Badan jalan dan Pengerukan Siring seadanya dan itu tidak membuat kemudahan masyrakat setempat, untuk mengeluarkan Hasil bumi mereka dan hanya sebaliknya yakni mempersulit dengan adanya lumpur apa lagi saat ini musim peng hujan, sekali lagi kami sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi.

“Semestinya Dinas terkait, bisa lebih jeli lagi untuk mencari rekanan dan mengawasi jalannya Pembangunan dan selalu Kros Cek ke lapangan bukan tidur saja, sampai-sampai lupa terhadap tugas yang di amanahkan Oleh Negara  yang sudah jelas tertuang di Dalam Sumpah Jabatan”.

“Apa lagi Orang nomor satu di Kabupaten Pesibar ini Sudah turun langsung Ke lapanga yakni Sidak terkait Proyek tersebut bersamaan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dan Bapak Bupati Sudah menduga bahwa Proyek tersebut Fiktif dan DPRD melalui Komisi B juga sudah memberikan Statmen terkait Proyek Pembukaan Badan Jalan Talang meranjat-Talang Kenyangu”.

Ketua LPPD berharap kepada  Bupati, beserta Pihak Hukum di antaranya,Kejaksaan, Kepolisian dan bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi Agar bisa mengusut dan memberi Sanksi tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Agar rekanan tersebut bisa di sanksi tegas dan bisa mempertanggung jawabkan Pekerjaan tersebut yang sudah di Percayakan Kepada Rekanan tersebut.

Senada dengan ketua, Sekretaris LPPD Al-Muhdar saat di Hubungi via telpon ia sangat mengecam keras terkait dugaan Proyek fiktif tersebut dan akan melaporkan kepada pihak penegak hukum.”selaku sekretaris LPPD kami akan mengambil sikap tegas dan melaporkan kasus ini ke pihak hukum Baik Kejari, Kejati, pihak kepolisian dan KPK secara tertulis dan akan di tembuskan sampai dengan Kapolri. Karna sudah sangat jelas Dugaan indikasi Korupsi dan bahkan fiktif. Berdasarkan data-data di lapangan, dan berpotensi merugikan Ke Uangan Negara, “kecam ia.

Ia juga berharap agar pihak Penegak Hukum bisa segera mengusut tuntas  proyek Pembukaan badan jalan  di talang meranjat-talang kenyangu yang menelan Dana  sangat fantastis yakni Rp.1,1miliar. Dan kepada rekan rekan media baik cetak maupun elektronik agar bisa bersama-sama mengawal pembangunan di kabupaten termuda ini, “tutupnya.
(Nova)