Komisi I dan IV DPRD Tanggamus Kunjungan Kerja ke Jakarta

0
437

Jakarta, buanainformasi.com –  Komisi I dan IV DPRD Kabupaten Tanggamus melaksanakan Kunjungan Kerja dalam rangka konsultasi terkait pelayanan publik, Selasa (8/5/18)

Kunjungan kerja Konsultasi yang dilaksanakan Komisi I dan  IV DPRD Kabupaten Tanggamus ke Mal Pelayanan Publik Dinas Penanaman Modal dan PTSP provinsi DKI Jakarta ialah untuk mengetahui serta mempelajari bagaimana tata cara dan kelola dalam pelayanan publik dan  berbagai prosea perizinan di DKI Jakarta.

Deni Wahyu Heriyanto selaku wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP DKI Jakarta menyambut langsung rombongan komisi I dan IV, Ia menjelaskan secara lengkap bagaimana sistem yang kini sudah diterapkan didinas tersebut.

Dalam keterangannya ketua Komisi I Sumiyati menjelaskan, tujuan kunjungan ini adalah mencari pengalaman dan ia menambahkan bahwa sangat kagum dengan sistem dan pola pelayanan yang diterapkan di Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

“DKI Jakarta tidak bisa dijadikan barometer bagi Kabupaten Tanggamus karena sangat jauh dalam hal kualitas dan pola pelayanan publiknya, tetapi apa yang bisa kita ambil akan kita bawa ke Tanggamus dan kita berupaya menerapkannya,” ujarnya.

Hal senada disampaikan wakil ketua komisi I DPRD Tanggamus Basuki, Dia kagum dan sangat senang dengan pelayanan Publik yg diterapkan di DKI Jakarta. Usai mendengarkan pemaparan, rombongan Komisi I dan IV berkeliling melihat berbagai aktifitas di  loket Pelayanan Publik didampingi wakil kepala Dinas PMPTSP DKI Jakarta.

Sekretaris Komisi I Ir. HAJIN M UMAR menyempatakn untuk mencoba pelayanan publik di loket Pelayanan pembuatan SIM, hanya dalam waktu 5 menit SIM telah jadi. Senada dengan anggota komisi yang lain, Hajin sangat mengapresiasi dan kagum dengan seluruh pelayanan publik yang dierapkan di DKI Jakarta, Ia berharap kedepan Kab. Tanggamus dan Khususnya Prov. Lampung dapat mencontoh apa yg diterapkan di DKI Jakarta.

“Sangat penting untuk memajukan pelayanan publik dimana transparansi pelayanan dan kemudahan dalam administrasi menjadi sebuah ukuran dalam pelayanan publik dimana semua itu disatukan dalam pelayanan satu pintu,” pungkasnya.(rls/*)