Kepala Desa Sukajaya Bantah Catut ADD dan DD

0
856

Pesawaran, buanainformasi.com – Kepala Desa (Kades) Sukajaya Lempasing Azaienuri membantah mencatut uang pembelian mobil pengangkut sampah Rp80 juta dari pos Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) 2017.

“Itu tidak benar. Uang itu saya alokasikan untuk membayar mobil Rp40 juta, modal pengolahan sampah Rp20 juta, dan rehab kantor Rp20 juta. Siapa yang mengatakan soal ini” kata Azaienuri, Kamis (29/3). Alasannya melakukan itu karena dilatarbelakangi ketidak aktifan sejumlah pengurus.

“Jadi, tidak masalah saya mengambil alih tugas pengurus bundes yang tidak aktif karena mereka tengah disibukan dengan pekerjaannya. Apalagi saya selaku penanggung jawab,” ujar Azaienuri.

Lalu, Azaienuri memaparkan soal berbagai item pekerjaan lainnya. Di antaranya, soal kutipan Rp2.000 hingga Rp3.000 untuk jasa bongkar muat beras miskin (Raskin).

“Beras saya bagi rata. Masing-masing dapat 4 kg karena dulu kita dapat 8 ton, sekarang hanya 5,8 ton. Kalau sekedar bayar segitu ya wajar-wajar saja untuk ongkos menurunkannya dari mobil,” pungkas Azaienuri.

 

Bantahan itu terlontar terkait berbagai tudingan negatif dari sejumlah warga. “Padahal sudah keputusan rapat untuk dibelikan mobil sampah agar bisa diolah sehingga dapat menghasilkan dan Kades tidak mempunyai hak lagi untuk mengkordinir dana bundes, karena kepanitiaannya sudah dibentuk. Sebagai Ketua Hermansyah dan Bendaharanya Komariah,” jelas warga.

Meski begitu kades masih tetap ikut campur walaupun struktur ke pengurusan sudah terbentuk dan yang lebih parahnya lagi aparat desa tidak diperankan.

“Kalau dari segi pekerjaan sama saja tidak ada benarnya. Contohnya saja pembuatan beton di Dusun III hanya menghabiskan anggaran Rp52 juta, saya tahu persis karena makai dana talangan, tapi setelah DD keluar di anggarkan 94 juta lebih. Kemana duit sisanya?” pungkas warga tadi.

Begitu juga pekerjaan yang lain, seperti paving yang volumenya kurang. Ada yang 200 meter biayaya Rp49 juta, drainase ada tiga titik yang dipersoalkan. Termasuk lontaran miring soal ketiadaan pelatihan aparatur desa dan PKK. Sepertinya ada indikasi telah merugikan negara ratusan juta rupiah.

“Apabila diperlukan saya siap memberikan penjelasan pada aparat penegak hukum,” ujar warga itu.

Hal senada disampaikan Ketua Bundes Hermansyah dan Bendaharanya Komariah, saat mengambil uang di Bank Lampung, pada 24 Agustus 2017, Kades ikut.

“Setelah uang diterima oleh bendahara Bundes Rp80 juta, disitu langsung diambil oleh pak kades. Katanya untuk membayar mobil sampah. Tapi, hingga sekarang belun ada laporan dari pak kades, apa sudah dibeli apa belum. Memang masyarakat juga sudah banyak yang bertanya-tanya tentang penggunaan dana untuk membeli mobil sampah yang sudah keputusan rapat itu,” kata Hermansyah dan Komariah.(*)