Keburu mundur, para kepala daerah ini kecele karena putusan MK

0
505

Buanainformasi.com- keburu-mundur-para-kepala-daerah-ini-kecele-karena-putusan-mkMahkamah Konstitusi (MK) kemarin telah mengeluarkan putusan penting terkait pilkada serentak. Mahkamah menghapus aturan yang membatasi calon kepala daerah yang memiliki konflik kepentingan dengan petahana karena melanggar konstitusi.

Dengan demikian, calon yang memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat seperti ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu, dengan petahana, boleh mengikuti pilkada serentak.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian, Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 Tahun 2015,” kata Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat, dalam sidang putusan di Gedung MK, Jakarta,, Rabu (8/7).

Mahkamah menilai Pasal 7 huruf r UU Pilkada mengandung muatan diskriminasi.

“Pasal 7 huruf r bertentangan dengan Pasal 28 j ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tampak nyata pembedaan dengan maksud untuk mencegah kelompok, atau orang tertentu untuk menggunakan hak konstitusi, hak untuk dipilih,” ujar Hakim Konstitusi Patrialis Akbar.

Putusan ini dinilai sejumlah kalangan sebagai kemunduran di tengah upaya publik membatasi berkembangnya dinasti politik yang korup di daerah. Namun di sisi lain, ada juga yang berpendapat MK justru menghormati hak politik setiap warga yang dijamin konstitusi.

Terlepas dari perdebatan itu, yang jelas ada sejumlah kepala daerah yang ‘kecele’ lantaran lebih dulu mundur sebelum jabatannya berakhir, demi menghindari aturan, yang kini sudah dihapus MK itu.

Pengunduran diri mereka awalnya untuk mencari celah dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan, yang merupakan aturan teknis UU Pilkada. Dengan mundur di tengah jalan, para kepala daerah berharap tidak dicap sebagai petahana, karena definisi petahana dalam PKPU adalah kepala/wakil kepala daerah yang sedang menjabat.

Namun jika tahu MK akhirnya menghapus larangan dinasti politik itu, mereka tentu tidak akan mundur dari jabatannya. Bukankah masih nikmat duduk di kursi kekuasaan, meski hanya beberapa bulan ke depan.

Ya, namanya masa depan, tidak seorang pun yang tahu. Berikut para kepala/wakil kepada daerah yang kecele karena putusan MK tersebut. (Sumber : Merdeka.com)