Jelang Pilkada, Sebanyak 200 Ribu Pemilih di Lampung Belum Rekam KTP Elektronik

0
227

Bandar Lampung, buanainformasi.com – Sebanyak 200 ribu pemilih terancam tidak dapat menggunakan hak suaranya. Pasalnya, mereka belum melakukan perekaman data kependudukan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) daerah masing-masing. Akibatnya, mereka belum memiliki KTP elektronik maupun surat keterangan (surket).

“Ada sekitar 200 ribu yang belum punya KTP elektronik, kita sedang melakukan pemutakhiran,” kata Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung Divisi Hubungan Masyarakat, Data Informasi, dan Hubungan Antarlembaga Handi Mulyaningsih, Jumat (2/3).

Jumlah itu didapat dari hasil pemutakhiran data pemilih yang saat ini sedang berlangsung di tingkat panitia pemungutan suara (PPS). Untuk, KPU Lampung mendorong masyarakat untuk segera melakukan perekaman e-KTP di Disdukcapil daerah masing-masing.

Dengan begitu, masyarakat dapat menyalurkan hak memilihnya pada Pilgub Lampung 27 Juni mendatang. Handi menegaskan ketika daftar pemilih tetap (DPT) sudah diplenokan, maka masyarakat yang tidak mempunyai KTP-el atau surket dari Disdukcapil tidak boleh memilih di TPS.

 

“Karena persyaratan untuk dapat memilih adalah masyarakat yang masuk DPT atau memiliki KTP elektronik atau surat keterangan. Ini yang harus dipahami,” ujarnya.

KPU juga terus mengajak masyarakat untuk aktif dalam pesta demokrasi. Salah satunya mengecek data dirinya dalam administrasi kependudukan di Disdukcapil. Bukan hanya untuk menyambut Pilgub Lampung, melainkan juga persiapan untuk Pileg dan Pilpres 2019.

“Kita juga berkoordinasi dengan pihak Disdukcapil mengenai data pemilih. Kewajiban pemerintah memfasilitasi masyarakat untuk perekaman data kependudukan,” kata akademisi FISIP Universitas Lampung itu.

Untuk saat ini, menurutnya, masih ada waktu bagi masyarakat untuk melakukan perekaman KTP elektronik sebelum penetapan DPT tingkat provinsi pada 20 – 21 April 2018. Pihaknya juga akan terus berusaha agar masyarakat bisa menyalurkan hak pilihnya secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Masih ada waktu untuk melakukan perekaman dan pemerintah daerah men-support terkait hak pilih masyarakat agar bisa dipenuhi. Warga negara harus bisa menyalurkan hak pilihnya,” ujar Handi. (U2)
Persyaratan untuk dapat memilih adalah masyarakat yang masuk DPT atau memiliki KTP elektronik atau surat keterangan.(*)