Jatah Umroh Tak Transparan, 23 Anggota DPRD Lampung Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya

0
555
Jatah Umroh Tak Transparan, 23 Anggota DPRD Lampung Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya
Jatah Umroh Tak Transparan, 23 Anggota DPRD Lampung Tengah Layangkan Mosi Tidak Percaya

Lampung Tengah,buanainformasi.com-Sebanyak 23 anggota DPRD Lampung Tengah menyatakan mosi tidak percaya kepada jajaran unsur pimpinan yang ada di lembaga tersebut. Mosi ini dilakukan lantaran ditengarai karena ketidak transparansi jatah keberangkatan ibadah umroh  terhadap para legislator.

Sikap itu mengundang tanda tanya di berbagai pihak. Karena dalam pengundian haji pada tangal 17 April lalu,  tidak di barengi dengan pengundian umroh, namun dalam anggran tahun ini terdapat anggran untuk umroh bagi angota dewan.

Mukadam salah satu anggota DPRD Lampung Tengah yang tergabung dalam fraksi Golkar bersama 22 anggota dewan yang lain menyampaikan mosi ketidak percayaan terhadap unsur pimpinan. Para anggota memberikan waktu satu minggu kepada para pimpinan yang ada untuk melakukan klarifikasi, selain itu juga meminta transparansi terkait permasalahan ini.

“Kami yang menyampaikan mosi ini, meminta kepada saudara-saudara pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Tengah, untuk memberikan klarifikasi dalam waktu 7×24 jam kepada kami agar tidak terjadi perseptimigatif terhadap institusi ini. Mereka telah melanggar sumpah dan janji jabatanaya, bahwa akan berlaku se adil-adilnya dan bertanggung jawab terhadap tuhan dan masyarakat di masing-masing dapilnya,” jelas Mukadam.

23 Para legislator yang melakukan mosi juga memberikan waktu kepada BK untuk segera menindaklanjuti mosi yang dilayangkan terhadap pimpinan lembaga legislatif Kabupaten Kabupaten Lampung Tengah. Sebab jatah perjalanan rohani tersebut telah dianggarkan biaya perjalanan wisata rohani baik untuk umat Muslim, Kristen dan Hindu. Dalam anggran tahun 2017 ini untuk legislatif dan eksekutif untuk 194 orang. Untuk yang ada di lembaga ini telah di ploting anggran untuk keberangkatan 74 orang Muslim. 10 orang beragama hindu, dan 10 orang beragama nasrani.

“Kami minta kepada BK untuk mengadakan sidang bersama 50 anggota dewan untuk menjelaskan klarifikasi terkait pesoalan ini. Namun apa bila dalam waktu yang sudah di berikan tidak ada klarifikasinya, mosi ini akan di lanjutkan kepada pihak yang berwajib,” tegasnya.

Padahal nantinya, jatah keberangkatan yang di berikan melalui angggota nantinya untuk memberangkatkan tokoh masyarakat yang ada di daerah pemilihan masing-masing anggota dewan.

”ini dilakukan supaya masyarakat bisa menikmati dan mendoakan Lamteng lebih baik, semua kebijakan bupati bisa dirasakan oleh masyarkat mari kita sama-sama kawal,”  ujarnya.

Sementara itu,dilain pihak  Febri Antoni selaku pimpinan BK DPRD Lampung Tengah mengatakan sesuai dengan surat masuk yang diterima, pihaknya beserta jajaran yang ada di BK akan segera melakukan rapat internal untuk mengurai benang kusut yang saat ini terjadi, dan segera mengambil langkah guna mengklarifikasi permasalahan tersebut.

“Kami akan bahas di dalam internal BK. Kami akan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan untuk mengetahui terlebih dahulu permasalahan ini sebenarnya seperti apa.  Termasuk memanggil  bagian Kesra Pemkab Lampung Tengah karena yang dilaporkan kemarin itu terkait pelanggran kode etik,” ujarnya,

Pihaknya memastikan akan memproses laporan para anggota dewan untuk ditindak lanjuti dan diselesaikan di internal lembaga sesuai tugas fungsi pokok DPRD sesuai dengan tata tertib.

“Pastinya laporan ini akan ditindaklanjuti karena ini aspirasi kawan-kawan. Kami akan bekerja sesuai mekanisme dan tupoksi Badan Kehormatan yang telah diatur di dalam tatib. Kami akan segera proses  setelah rapat internal, lalu akan kita tentukan langkah selanjutnya,” tandasnya(ADV)