Formalin Dan Garuda Lakukan Aksi Unjuk Rasa.

0
512

Bandar Lampung, buanainformasi.com- Forum Mahasiswa Lintas Nusantara (Formalin), Gerakan Rakyat Untuk Demokrasi (Garuda) melakukan aksi unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Lampung pada pukul 10.30 Wib ( 15/09/2015).

Para demonstran meminta untuk usut tuntas indikasi penyimpangan kegiatan di dinas kesehatan provinsi lampung. Para demonstran menyampaikan keluhan mereka kepada Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo agar menindak lanjuti tuntutan mereka. Pernyataan sikap Formalis jangan sampai kepercayaan masyarakat Lampung kepada bapak gubernur akibat oknum yang berkeliaran di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

Harapan masyarakat tidak lain adalah kinerja dan teknis di dinas kesehatan provinsi Lampung yang telah dalam kondisi gawat darurat yg perlu dipulihkan kembali sehingga mampu meningkatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat serta dapat menopang pembangunan secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat provinsi Lampung.

dalam unjuk rasa ini Formalin dan Garuda menyatakan sikap mereka kepada Kementerian Kesehatan utk mengevaluasi kinerja instansi tersebut agar bersikap tegas sesuai tupoksi bapak gubernur pemimpin, terhadap dugaan tindakan korupsi yang ada Dinas Keshtn Provinsi lampung bila perlu memecat apabila terbukti Bersalah dan Tidak becus dalam bertugas.

Juga meminta kpda Bapak Gubernur Lampung untuk mengevaluasi dan menegur kinerja bawahannya wabil khusus Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Agar mendesak kepala Kejaksaan Tinggi Lampung untuk segera melakukan pemeriksaan dan melakukan proses hukum dari sekandal modus penyimpangan Bestek dan Mark-up harga dari beberapa Item di atas dengan mengedepankan asas legalitas dan bukan asas oppurtunis.

serta meminta kpda BPK-RI perwakilan Lampung untuk mengaudit seluruh harta kekayaan kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Dan meminta kepada seluruh elemen masyarakat untuk tetap terus memperkuat fungsi dan pengawasan baik secara langsung maupun tindak langsung agar tidak terjadai penyimpangan dan penggelapan proses hukum.(NL)