DPW NasDem Lampung Upayakan Jalur Praperadilan Untuk Mustafa

0
290

Bandar Lampung, buanainformasi.com – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Lampung, akan melakukan upaya praperadilan pasca ditetapkannya mantan Ketua DPW Partai NasDem Lampung Mustafa sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Jumat (16/2).

“DPW NasDem Insya Allah dalam waktu dekat ini akan upaya melakukan praperadilan. Untuk langkah-langkah selanjutnya sementara saya belum tahu, tapi yang pasti ada tim yang dihabdle langsung dari DPP,” ujar Sekretaris DPW NasDem Lampung Fauzan Sibron, Jum’at (16/2) malam.

Hal senada ditegaskan DPD NasDem Pesisir Barat, Agus Istiqlal yang merasa terpukul atas kasus yang menimpa Mustafa.

 

“Kami terpukul, kami akan lakukan praperadilan sebagai pribadi beliau, sebagai Kakak Mustafa calon gubernur. Praperadilan tidak mustahil menang, sudah banyak contohnya, mudah-mudahan yang jahat ini orang lain.

Kejahatan tidak pernah sempurna. Kita akan coba cari jalan keluar. Saya tidak buruk sangka. Tapi ini biang kerok oknum DPRD,” kata bupati Pesisir Barat ini.

Ketua Bappilu DPW NasDem Lampung Edwin Hanibal juga mengklarifikasi sejumlah pemberitaan yang menyebutkan, Mustafa ditangkap KPK di Lampung. Menurutnya tidak pernah ada penangkapan, namun Mustafa kooperatif menyerahkan diri membantu pengungkapan kasus ini di KPK.

“Ini ada hal ganjil. Kakak Mustafa tidak ditangkap tapi mau membantu KPK. Beliau dengan kebesaran hati jiwa datang ke ruang VVIP bandara Branti jam 17.30 WIBa. Dia menghadap KPK datang sendiri. Karena kebesaran hati jiwa, tapi sebelumnya kami vooting. Waktu itu, kami menolak tidak mau menyerahkan, tetapi beliau dengan besar hati. Akhirnya Kami lepaskan dari rumah dan jalan,” ungkapnya.

Fauzan sibron menambahkan, untuk langkah kampanye pihaknya akan teruskan dan akan mengajukan permohonan kepada DPP NasDem bahwa Pilgub harus tetap dilaksanakan.

“Kami berharap DPP mempertimbangkan dan usulan yang menginginkan pilgub ini karena seluruh kader akan memperjuangkan kakak Mustafa. Untuk partai pengusung kita akan kordinasi sesuai dengan aturan dan tidak bisa menarik dukungan,” terangnya (lipsus)