DPRD Lampung Sahkan Dua Raperda

0
334

Bandar Lampung, buanainformasi.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, memutuskan untuk mengesahkan dua peraturan daerah (Perda) yang dirancang oleh lembaga eksekutif setempat.

Pertama, perihal peminjaman pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur dan Perda terkait Lembaga Harta Kekayaan Pemerintah (LHKP).

Mewakili Ketua Fraksi Komisi IV DPRD Lampung, Watoni Noerdin, mengatakan dari dua Perda tersebut, hanya tinggal satu Perda yang pembahasannya masih ulet. Kendati demikian, tidak akan ada penundaan pembahasan.

“Perda tentang pengelolaan aset daerah, sedikit masih ulet. Namun tetap masuk pembahasan kami. Artinya yang siap untuk diparipurnakan pada Senin 26 Maret 2018 mendatang, hanya dua Perda saja,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (20/3).

Terkait dana pinjaman Pemprov Lampung kepada PT. SMI, lanjut Watoni, dana yang disepakati senilai Rp600 miliar. Besaran usulan dana tersebut datang dari Pemprov Lampung, dan berdasarkan kunjungan serta analisa PT. SMI dilapangan.

 

“Maka, keluarlah dana pinjaman maksimal. Dan itu pun khusus untuk pembangunan 6 ruas jalan yang dikerjakan oleh pemerintah daerah,” ungkapnya.

Dari ke-enam ruas jalan itu, yaitu ruas jalan Pringsewu – Pardasuka dengan panjang 18.797 Km, ruas jalan Padang Cermin – Kedondong Kab. Pesawaran dengan panjang dengan panjang penanganan 29.671 Km, ruas jalan Bangunrejo – Wates Lampung Tengah dengan panjang 22.212 Km.Kemduian ruas jalan pada Kabupaten Lampung Selatan yaitu Sp korpri – Sukadamai dengan panjang 20.468 Km, dan ruas jalan di Kabupaten Mesuji Sp pematang – Brabasan dengan panjang 11.602 Km dan Brabasan – Wiralaga dengan panjang 29.443 Km.

“Dalam ketentuannya, PT. SMI memberikan pinjaman ini khusus untuk pembangunan infrastruktur. Karena mereka (SMI) tidak mau pembangunan nanti hanya sekadarnya saja, mereka ingin ruas jalan itu selesai dengan kualitas baik. Artinya, fungsi dan manfaat harus berbanding setara,” jelasnya

Lanjut Watoni pinjaman dana tersebut berjalan dengan batas waktu 5 tahun, dengan pembayarannya dilakukan secara berkala.

“Jadi nanti harus dipahami, pinjaman ini bukan semata-mata untuk kepentingan tapi guna pembangunan yang merata demi peningkatan,” tandasnya.(*)