ARP Minta Maaf Ke Kapolri Sebut Bom Kampung Melayu Rekayasa

0
443
ARP Minta Maaf Ke Kapolri Sebut Bom Kampung Melayu Rekayasa
ARP Minta Maaf Ke Kapolri Sebut Bom Kampung Melayu Rekayasa

Jakarta, buanainformasi.com-Direktorat Tindak Pidana Siber (Ditipidsiber) menangkap Ahmad Rifai Pasra (ARP), salah satu karyawan Pondok Pesantren Dinniyah Putri, Padangpanjang, Sumatera Barat. ARP ditangkap pada Minggu (28/5) kemarin, sebabnya karena dia mengunggah sebuah tulisan bernada ujaran kebencian.

M Ihsan selaku kuasa hukum ARP meminta polisi menangguhkan penahanan terhadap kliennya. Alasannya, kedua putri ARP masih anak-anak dan istri ARP tengah hamil lima bulan.

“Istri ARP menceritakan bahwa dia saat ini sedang hamil lima bulan dan punya dua anak perempuan usia lima tahun dan tiga tahun,” kata Ihsan melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Selasa (30/5).

Selain itu, Ihsan mengungkapkan bila ARP menyesal telah menyebar informasi hoax tersebut. Bahkan, ARP telah menulis surat permintaan maaf langsung kepada Kapolri Jenderal Tito Karnavian atas perbuatannya tersebut.

“ARP menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi dan kepada wartawan di Bareskrim Mabes Polri, ARP secara langsung menyampaikan pernyataan maaf pada Bapak Kapolri dan masyarakat luas yang telah tersakiti oleh ARP melalui FB,” ujarnya.

Ihsan berharap seluruh masyarakat Indonesia mau memaafkan kesalahan ARP. Dia juga meminta pihak kepolisian menyetujui penangguhan penahanan sehingga ARP dapat berkumpul dan menafkahi keluarganya kembali.

“ARP berharap bisa dimaafkan dan kembali berkumpul dengan keluarga karena ARP merupakan tulang punggung keluarga,” pungkas Ihsan.

Sebelumnya, petugas Dittipidsiber menangkap ARP di sebuah pondok pesantren putri di Jalan Sutan Syahrir, Padang Panjang Barat, Sumatera Barat, Minggu (28/5). Dia ditangkap karena dianggap telah menyebarkan informasi hoax melalui akun facebooknya dengan nama Ahmad Rifa’i Pasra.

Dalam postingannya, ARP menyebut bom bunuh diri di Kampung Melayu, Jakarta Timur adalah sebuah rekayasa. Atas hal tersebut, polisi pun menjerat ARP dengan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).(*)

Sum : Merdeka.com