5 Hal Menarik Dari Debat Perdana Capres-Cawapres Tadi Malam

0
249

Jakarta, BITV – Debat perdana antar kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang berlangsung Kamis, (17/1) di Hotel Bidakara Jakarta. Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma’ruf Amin, berdebat dengan Calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno, membahas isu hukum, hak asasi manusia, terorisme dan korupsi. Sejumlah hal menarik yang timbul dari debat perdana semalam antara lain :

Nama Ratna Sarumpaet kembali mencuat

Ratna Sarumpaet tentunya tidak hadir di panggung debat. Nama tersangka kasus dugaan pelanggaran Undang-undang ITE itu juga tidak disebut secara gamblang. Saat debat terkait penegakan hukum, calon presiden Prabowo Subianto mengklaim penegakan hukum di masa kepemimpinan Joko Widodo berat sebelah.

Dia mencontohkan saat ada kepala daerah yang menyatakan dukungan pada Jokowi-Ma’ruf, kepala daerah itu tidak dipermasalahkan.

“Tapi ada kepala desa di Jawa Timur menyatakan dukungan kepada kami, tapi sekarang ditahan, ditangkap. Saya rasa ini pelanggaran HAM, ” kata Prabowo.

Jokowi pun menanggapi, “Jangan menuduh seperti itu, Pak Prabowo”.

Menurutnya, karena Indonesia adalah negara hukum, jika ada bukti maka sebaiknya disampaikan kepada penegak hukum. Jokowi pun memberikan contoh kasus.

“Kita ini sering grusa-grusu menyampaikan sesuatu. Misalnya, jurkamnya pak Prabowo, katanya dianiaya, mukanya babak belur. Kemudian konfrensi pers bersama-sama. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ternyata operasi plastik,” tambah Jokowi.

Prabowo dan uang

Ketika Prabowo mengomentari soal solusi mengatasi korupsi birokrasi. Ia mengatakan korupsi aparat pemerintah terjadi karena penghasilan mereka kecil.

“Akar masalahnya karena penghasilan para birokrat itu kurang, tidak realistis. Kalau saya memimpin, saya akan memperbaiki kualitas hidup birokrat secara realistis,” kata Prabowo.

Prabowo meyakini dengan menaikkan gaji pejabat, mereka tidak akan “tergoda oleh godaan-godaan koruptor atau yang akan menyogok dan akan mempengaruhi dia.”

Namun, calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo tidak sependapat. Menurutnya penghasilan aparatur sipil negara besar.

“Sudah cukup dengan tambahan tunjangan kinerja yang sudah besar,” kata Jokowi.

Menurutnya, untuk menuntaskan masalah korupsi yang terpenting adalah mengedepankan perekrutan pegawai-pegawai yang kompeten, perampingan dan pengawasan.

Jawa Tengah lebih besar dari Malaysia

Masih soal penilaian bahwa gaji pejabat di Indonesia rendah, Prabowo kembali mengeluarkan pernyataan terkait gaji gubernur di Indonesia sebesar Rp8 juta tidak cukup dibandingkan luas wilayah yang dikelolanya. Alhasil, korupsi pun menurutnya akan lebih berpotensi terjadi.

“Kemudian gubernur itu mengelola, umpamanya, Jawa Tengah yang lebih besar dari Malaysia dengan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang begitu besar ini hal-hal yang tidak realistis,”ujar Prabowo.

Namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik, luas Jawa Tengah adalah 32.554 km². Sementara, luas Malaysia menurut data dari KBRI Kuala Lumpur adalah 329.847 km².

Ma’ruf Amin Membisu

Dalam mayoritas debat yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu, jawaban mayoritas dijawab oleh calon presiden Joko Widodo.

Di awal, ketika Jokowi meminta Ma’ruf melanjutkan jawaban karena masih ada waktu yang tersisa, Ma’ruf menjawab “cukup”. Dan ini tidak hanya sekali.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) non aktif itu tampak aktif, selalu mengambilkan bola ping pong pertanyaan untuk kubunya.

Ma’ruf baru mulai angkat suara panjang, ketika menjawab pertanyaan soal terorisme.

“Terorisme adalah kejahatan, harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa bahwa terorisme bukan jihad, oleh karena itu haram dilakukan.

Caleg Eks Napi Korupsi

Joko Widodo dalam paruh terakhir debat bertanya kepada rivalnya, Prabowo Subianto terkait keputusan partai yang dipimpin Prabowo, Gerindra, mengusung sejumlah calon legislatif (caleg) yang merupakan mantan narapidana kasus korupsi.

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW) yang digunakan Jokowi, sebanyak enam caleg Gerindra adalah eks-napi korupsi. “Dan ketum partai yang menandatangani”.

“Yang jelas Pak, kalau kasus itu sudah melalui proses, dia sudah dihukum, dan hukum mengizinkan dia masih bisa (nyaleg), dan rakyat menghendaki dia, karena dia punya kelebihan lain, mungkin korupsinya juga tidak seberapa,” tambah Prabowo. (red/*)